Mengulas PPh 22, Aspek Perpajakan Bisnis yang Harus Anda Pahami

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh 22 adalah salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang seringkali ditemui dalam transaksi bisnis di Indonesia. PPh 22 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. 

Sebagai pebisnis, memahami dengan baik kewajiban perpajakan ini menjadi krusial bagi Anda untuk menghindari masalah hukum dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan yang Anda kelola. 

Dengan mematuhi ketentuan perpajakan, Anda tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang sesuai.

Lalu, apa itu PPh 22 dan apa saja aspek-aspek yang perlu Anda pahami seputar PPh 22? Simak artikel ini hingga tuntas untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai pajak PPh 22.

Apa Itu PPh 22?

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah maupun swasta sehubungan  dengan pembayaran atas penyerahan barang. Transaksi dari Badan-Badan tertentu dari Wajib Pajak yang  melakukan kegiatan di bidang Ekspor, impor atau  kegiatan usaha di bidang lain. Serta Wajib Pajak Badan tertentu atas penjualan  barang yang tergolong sangat mewah.

Hal ini diperlukan untuk memastikan penerima pendapatan luar negeri atau penghasilan tertentu ikut serta dalam membiayai pembangunan negara. 

Pemungut PPh Pasal 22 

Beberapa pihak yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut.

1. Bank Devisa, dan Ditjen Bea & Cukai
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik pemerintah pusat /daerah
3. Bendahara pengeluaran
4. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yg diberi delegasi KPA
5. Badan Usaha tertentu meliputi, BUMN/ BUMN, serta badan usaha yang dimiliki BUMN 
6. Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha industri: semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi
7. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM) dan importir umum kendaraan bermotor
8. Produsen atau Importir bahan bakar minyak (BBM), Gas, dan pelumas
9. Industri atau Eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian & perikanan
10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam,
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri
12. Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Tarif PPh 22

Tarif PPh berbeda - beda sesuai dengan jenis transaksinya. Khusus Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) dibandingkan tarif yang berlaku bagi Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Oleh karena itu, penting untuk memahami tarif yang berlaku sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.

Langkah-langkah Proses Pemungutan PPh 22

Dalam memenuhi kewajiban pajak PPh 22, terdapat beberapa proses yang perlu Anda penuhi. Berikut ini adalah langkah-langkah pemungutan PPh Pasal 22.

1. Identifikasi Transaksi yang Tergolong PPh 22

Pertama-tama, Anda perlu mengidentifikasi transaksi yang termasuk dalam cakupan PPh 22. Hal ini meliputi penyerahan barang atau jasa tertentu yang memiliki ketentuan pajak khusus.

2. Menentukan Besarnya PPh 22 yang Harus Dipungut

Setelah transaksi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menghitung besarnya PPh 22 yang harus dipungut. Perhitungan ini didasarkan pada aturan dan tarif pajak yang berlaku.

3. Melakukan Pemotongan dan Penyetoran PPh 22

Pemotongan PPh 22 dilakukan oleh pemungut pajak pada saat transaksi terjadi. Setelah dipotong, jumlah pajak yang terkumpul harus disetor ke otoritas pajak sesuai jadwal yang ditetapkan.

Baca Juga: PPh 21, Kewajiban Pajak Penghasilan yang Berlaku di Indonesia

PPh 22 adalah bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pembayaran pajak atas penghasilan tertentu atau penghasilan dari luar negeri. Memahami jenis transaksi yang terkena PPh 22, tarif yang berlaku, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis yang sehat secara perpajakan di Indonesia.

Dengan memahami dan mematuhi kewajiban PPh 22, perusahaan atau individu dapat menjalankan bisnis mereka dengan lancar serta berkontribusi pada pembangunan negara melalui sistem perpajakan yang baik.

Mengurus PPh 22 dan aspek perpajakan usaha seperti lapor SPT Tahunan adalah hal yang kompleks dan sering membuat pebisnis merasa kebingungan. Untuk mengatasi masalah ini, MyIndibiz bekerja sama dengan Pajak.io dengan menghadirkan layanan Jasa Pengelolaan Pajak SPT Tahunan.

Layanan ini menghadirkan konsultasi bersama pakar ahli yang dapat membantu Anda dalam menghitung hingga melaporkan SPT Tahunan usaha Anda. Dengan layanan ini, Anda dapat memenuhi kewajiban pajak dan terhindar dari risiko mangkir pajak tanpa harus menempuh alur yang rumit.

Segera dapatkan layanannya hanya di MyIndibiz untuk jadi solusi Anda lebih mudah urus pajak, lebih fokus urus bisnis. Silakan klik tombol di bawah untuk informasi lebih lanjut terkait layanan dan penawaran yang tersedia!